Desak Transparansi Penanganan COVID 19, FRK: Pemkab Jeneponto Harap Bertanggung Jawab

samsir, 01 Apr 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JENEPONTO - Sars Cov2 akhir-akhir ini telah menjadi buah bibir masyarakat luar diseantero belahan penjuru Dunia. Mata rantai penyebaran wacana Pandemi Covid-19 tesebut membuat ketar-ketir berbagai negara adidaya seperti Amerika, China dan Inggris Raya.

Tak hanya itu, bahkan lembaga paguyuban ekonomi dan keuangan internasional seperti: IMF, Bank Dunia, Uni Eropa dan forum KTT G20 turut merasa diserempet oleh invasi tak berdarah yang dikwatirkan mengakibatkan resesi ekonomi dunia alias krisis global.

Tak terkecuali di Indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu daerah kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu dikemukakan oleh salah satu organisasi Pimpinan Fraksi Revolusi Keadalian (FRK) Kabupaten Jeneponto, Muh.Alim Bahri di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Rabu (01/04/2020).

Menurutnya, kabar santer wabah Corona Virus 2019 dengan akronim Covid 19 yang ditemukan awal di Wuhan-Thionghoa cukup membuat masyarakat Jeneponto agak panik dan nampak menimbulkan gejala sosial tertentu ditengah-tengan kehidupan kemasyarakatan.

Maka salah satu perkumpulan tersebut menyorot lemahnya infrastruktur dan wawasan mitigasi pihak pemerintah dalam penanganan Wabah Virus Corona19 di Jeneponto.

Muh. Alim Bahri, mengatakan seyogyanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meneladani sosialisasi dan keterbukaan dalam penanganan wabah pandemi, menyampaikan kepada publik detail potensi dan sistimatika penanganan Covid 19 di Jeneponto, mulai sejak awal hingga saat ini.

Selain itu, perkembangan keberhasilan, upaya dan target yang dicapai agar masayarakat dapat menimba pengetahuan dan kepastian informasi terkait Pandemi Corona Virus 2019.

"Kalau hanya model penanganan yang sekadar bermodal surat edaran yang tidak disertai secara strategy mitigasi secara komprehensif, ukuran capaian, sistematika penanganan dan target keberhasilan, maka nampak memberi kiasan bahwa pemerintah kabupaten cenderung hampir gagal paham dalam kerja-kerja penanganan pandemic," ungkapnya.

Merujuk dari sikap pemerintah terkait Covid 19 tersebut, lahir sebuah tanda tanya tersendiri bahwa jangan sampai Jeneponto bukan dan atau belum masuk kategori daerah tepapar N-Cov 19.  Ataukah mungkin daerah ini telah dapat dinyatakan bersih dari peredaran Covid.

Kalau demikian, lalu kenapa wacana pandemic seolah terus direduksi hingga kemudian mengakibatkan adanya dampak psyikologis secara sosial? Mungkinkah Jeneponto benar terjangkit, atau belum terpapar, dan atau boleh saja telah bebas dari invasi covid ?.

Pertanyaan berantai diatas, lebih awal harus dijawab oleh pemerintah daerah secara tegas dan terbuka pada fakta objektif, sebelum menerbitkan Surat Edaran, apalagi kegiatan penanganan yang dapat mengakibatkan beban pembiayaan kuangan daerah yang begitu besar.

"Belum lagi, bicara pada domain kebijakan realokasi penganggaran dan pembatasan sosial secara luas," keluh Alim.

Mengingatkan pemerintah bahwa memang realokasi (istilah menggaung di tengah wabah covid) adalah sebuah piranti kebijakan penganggaran yang diinisiasi oleh pemerintah pusat lalu diperintahkan dan direkomendasikan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dianggap sebuah hal yang penting dan bersifat segera dalam rangka percepatan penanganan Covid19.

"Hanya saja sebelum itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara gamblang dan objektif mengenai perkembangan penanganan dan level kedaruratan penyebaran Covid 19 di Jeneponto," sambungnya.

Pemerintahan daerah, tutur Alim, diharapkan mampu mendeteksi dan melakukan analisa secara geografis dan titik penyebaran wabah Covid19 di setiap wilayah berbasic Kecamatan, Desa/Kelurahan (jika ada). Dan hasil analisa tersebutlah menjadi referensi dalam membangun proyeksi penganggaran dan rencana penanganan serta target capaian penanganan yang direncanakan, agar ada variable dan poin kinerja yang bisa diukur secara akurat dan nampak sistematis.

"Tentu kita telah ketahui bersama bahwa pandemi cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Karenanya, membutuhkan sebuah gerakan penanganan yang ekstra cepat dan terkonsolidasi secara massif, terukur dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, harapnya.

Lanjut dia, pemerintah perlu melakukan uji kewilayahan untuk memastikan terpapar atau tidaknya daerah ini dari Pandemic Covid 19. Jika terpapar, maka harus ada fakta objektif, sebagaimana fakta penanganan yang telah menyatakan puluhan orang dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan beberapa orang yang sakit di beri status Pasien Dalam Pengawasan (PDP), yang kemudian dirawat di RSUD Lanto Daeng Pasewang dan telah dinyatakan negatif Covid 19 dan dipulangkan oleh pihak otoritas rumah dikutip Rakyatku.com.

Jika seandainya daerah ini belum terjangkit serangan pandemi Sars Cov2, maka diharapkan pihak pemerintah dapat menyampaikan secara jujur dan berkeseimbangan fakta-empirik penanganan, agar rakyat dapat hidup harmoni dan beraktifitas dalam rangka mengurus kepentingan kebutuhan hidup mereka.

Tetapi jika Kabupaten ini dinyatakan terpapar, maka pemerintah harus merilis wilayah penyebaran dan potensi dampak serta strategi penanganan yang akan dilakukan. Sebab, ini akan menjadi basic analisa untuk menentukan perlu/penting atau tidaknya dilakukan mekanisme realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seperti sebut dia, alasan realokasi, ukuran besaran anggaran, model penanganan, sasaran dan target realokasi, variable ukuran dan persentase keberhasilan penanganan yang ingin dicapai harus jelas. Untuk memastikan kemanfaatan kebijakan dan distribusi anggaran dan keuangan daerah tersebut murni untuk kepentingan rakyat yang pelaksanaannya dilakukkan secara cermat, tepat arah, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan sebbagaiman asas pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas KKN, tutup Alim.

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu